PAREPARE_Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kembali memangkas anggaran belanja tidak langsung dalam APBD Perubahan tahun 2018. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018 di DPRD Parepare, Selasa, (7/8/2018).
Wali Kota Parepare mengatakan, belanja tidak langsung yang dimaksud, adalah anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, dan didominasi oleh belanja pegawai. Anggaran ini dipangkas demi kepentingan publik, dengan meningkatkan anggaran belanja langsung, untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan, baik fisik maupun non fisik.
Dalam KUA PPAS perubahan APBD tahun 2018, anggaran belanja tidak langsung sebesar 41 persen lebih, sementara belanja langsung sebesar 51 persen lebih. “Alhamdulillah tiap tahun anggaran belanja pegawai kita lebih rendah dibanding belanja langsung. Daerah kita lebih rendah belanja pegawainya dibanding daerah-daerah lain dan ini diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi maupun pusat,” ungkap Taufan Pawe.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam. Ato, sapaan Ketua DPC partai Demokrat ini, mengapresiasi rasionalisasi anggaran belanja yang dilakukan Pemkot Parepare. “Salah satu komitmen Pemerintah Daerah ini terlihat dari rasionalisasi belanja langsung. belanja tidak langsung 41 persen di APBD, dan 58 persen belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan untu kepentingan masyarajat, seperti fisik, modal dan jasa. Ini semua menunjukkan komitmen Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” papar Ato.
