Parepare_Walikota Parepare DR.HM Taufan saat menyambut kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangaunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan di Ruang kerjanya meminta untuk menindak tegas SKPD yang nakal dalam menggunakan anggaran daerah. ” Saya mengharap kepala BKPP yang baru mengarahkan dan membimbing kami, karena terus terang satuan SKPD kami tidak mau hina dan mau bekerja dengan baik. Kalau ada yang nakal cubit saja pak,” jelas Taufan di depan Kepala BPKP.
Taufan menambahkan hal tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan pemerintahan yang memiiliki integritas guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih. Taufan juga menambahkan untuk mewujudkan Pemerintah yang memiliki integritas selalu memberikan arahan kepada aparaturnya untuk tidak selalu mengabaikan informasi yang ada. “informasi itu sangat diperlu, karena menjadi acuan dalam mengambil tindakan yang tentunya harus diikuti dengan implementasi,” jelasnya.
Sementara itu Kepala BPKP Arman Shari Harahap dalam sambutannya meyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan pemerintah Kota Parepare. “ini adalah perhatian yang luar biasa diberikan kepada kami, karena ini saya ingin singgah di Kota Parepare,” kata Arman. Kepala BPK yang baru seminggu menjabat sebagai Kepala BPKP Propinsi Sulawesi Selatan ini menyampaikan maksud kedatangannya untuk menjalin silaturrahmi dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.
Terkait kinerja dan koordinasi BPKP dengan Kabupaten Kota, Arman Harahap menyampaikan tiga strategi yang dilakukan yakni strategi pre emtif yakni memberikan bekal kepada aparatur Sipil Negara mana seharusnya dan yang tidak seharusnya. “Strategi kedua yakni mengembangkan sistem pengawasan atau aspek pencegahan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 6, dan strategi Represif yakni penindakan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan yang berindikasi terjadinya tindak pidananya korupsi,” jelas Arman yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPKP Propinsi Kalimantan Barat.
Arman Harapah juga menambahkan, BPKP Propinsi Sulsel memiliki komitmen untuk bisa membantu dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas khususnya pengelolaan keuangan daerah. “Kita butuhkan sistem yang bisa mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan dan diharapkan mampu memberi deteksi dini terhadap penyimpangan lebih awal untuk dilakukan recovery sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” jelasnya.