Kapolres Parepare, AKBP Welly Abdillah menanggapi aksi unjuk rasa dari pelaku usaha yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Parepare yang merugikan mereka.
Ia menjelaskan, PPKM merupakan kebijakan nasional yang harus diterapkan berlandasarkan angka positif Covid-19 di suatu daerah. Berdasarkan pada hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), PPKM mesti dipeparpanjang dari tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Ia meminta kesabaran dan pengertian masyarakat dalam menjalani PPKM. Mengingat sejak awal masa pendemi, pemerintah memproritaskan kesehatan masyarakat tanpa melupakan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, penerapan protokol kesehatan dan PPKM diambil sebagai langkah strategis dalam menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Silahkan lihat data perkembangan Covid-19 di Parepare. Dibatasi kegiatan masyarakat saja penambahan perhari cukup tinggi. Kalau pendemo menganggap Parepare bukan zona merah, apakah harus menunggu sampai Parepare zona merah dan korban Covid-19 tinggi baru diberlakukan pembatasan,” jelasnya.
Berdasarkan data Tim Satgas Penanganan Covid-19, Minggu, 31 Januari 2021, kasus penyebaran Covid-19 di Kota Parepare cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Dengan terkonfirmasi positif 1.145 orang. Sembuh 950 dan meniggal 36. Sementara kasus aktif 159.
