By Plimun Web Design

Disampaikan kepada para ADMIN SKPD / PPK / Penyedia Barang /Jasa / Konsultasi, bahwa alamat akses Layanan Pengadaan Sistem Elecktronik (LPSE) Kota Parepare mulai tanggal 14 April 2014 berubah menjadi nomor 112.78.46.114 atau anda dapat klik disini...., Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Bagian Pembangunan Kantor Setdako Parepare di Jalan Jendral Sudirman No. 78 Kota Parepare.

Dinas Pendapatan Daerah

1. Profil

 

 

PROFIL

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  PAREPARE

TAHUN 2012

 
 
A. GAMBARAN UMUM
Untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Sususan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2.
Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.
Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang di inginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta.
 
B. VISI DAN MISI
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare adalah :
“TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MENDUKUNG KOTA PAREPARE SEBAGAI BANDAR MADANI.”
Adapun Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Parepare.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabel.
3. Memantapkan penatausahaan Dinas.
4. Meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah.
 
C. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 
D. TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani sebagai berikut :
1. Meningkatnya sistem pengelolaan penyelenggaraan pelayanan di bidang penerimaan PAD dan penerimaan lainnya.
2. Tercapainya target pendapatan daerah secara ideal dan dinamis.
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas birokrasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dalam menumbuh kembangkan Good Governance.
4. Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelaksanaan ketatausahaan Dinas...
5. Meningkatnya sistem pemetaan dan pengkajian terhadap potensi sumber pendapatan daerah. .
6. Meningkatnya sistem pengelolaan penerimaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiscalnya.
7. Meningkatnya sistem penyelenggaraan.pengelolaan UPTD.
 
Adapun sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare yang telah ditetapkan :
1. Meningkatnya kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan Tupoksinya secara professional.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya 3 (tiga) tahun kedepan 2011-2013.
3. Tersedianya peralatan Sistem Pengelolaan Pendapatan yang online secara bertahap.
4. Terlaksananya kegiatan koordinasi yang harmonis dan dinamis.
5. Terlaksananya  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap kegiatan.
6. Meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.
7. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya.. 
 
E. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
Kebijakan adalah menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dalam rencana stratejiknya adalah sebagai berikut :
a. Mendorong terwujudnya pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas dan UPTD.
b. Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang handal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
c. Pemberdayaan Aparat Dinas Pendapatan Daerah.
d. Mendorong terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di bidang pendapatan daerah.
 
Adapun strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut :
1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal.
2. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu proses penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan.
4. Transparansi merupakan suatu wadah keterbukaan untuk mengetahui hak dan kewajiban baik petugas maupun wajib pajak dan retribusi.
5. Akuntabel, diharapkan mampu mempertanggungjawabkan setiap penerimaan daerah.
6. Efisien, merupakan suatu penghematan dalam rangka pencapaian kinerja pendapatan.
7. Efektif, senantiasa menjadi patokan penerimaan yang tepat waktu dan tepat jumlah.
Adapun program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 
F. DATA UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PAREPARE
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, maka tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia. Adapun keadaan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
  No. URAIAN JUMLAH
  2011 2012
I.   Tingkat Pendidikan    
  1. SD 1 1
  2. SMP 2 -
  3. SLTA 17 15
  4. DIPLOMA 1 1
  5. S.1 36 35
  6. S.2 6 10
    Jumlah 62 62
         
II.   PANGKAT     
  1.  Gol. I 3 3
  2. Gol. II 25 22
  3. Gol. III 32 35
  4. Gol. IV 2 2
    Jumlah  62 62
         
III.    JABATAN    
  1.  ES. IV 12 12
  2. ES. III 4 4
  3. ES. II 1 1
         
    Jumlah  17 17
Catatan : Bagian Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, Juli 2012
 
G. DATA KHUSUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PAREPARE
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah, tentunya dibutuhkan anggaran yang berbasis pada kinerja sehingga jelas tolak ukur dan indikator berupa output setiap kegiatan yang akan dicapai. Keadaan anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare tahun 2011-2012 berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung dibandingkan dengan total APBD Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut ini :
 
KEADAAN ANGGARAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2011-2012
NO. TAHUN APBD  ANGGARAN DISPENDA TOTAL %
BELANJA TIDAK BELANJA 
LANGSUNG LANGSUNG
1 2011   589.622.580.566      4.525.613.000   10.262.161.765   14.787.774.765   2,51
             
2 2012   628.329.052.197      4.588.675.262     7.458.888.250   12.047.563.512   1,92
 
H. DATA TEKNIS
Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Parepare di Jakarta.
Adapun bentuk pengelolaan pendapatan yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah yang mana dalam pencapaian target penerimaan memerlukan langkah-langkah tersendiri. Hal ini karena menyangkut pencapaian target, dimana setiap tahunnya selalu ditingkatkan pencapaian targetnya, bahkan dalam kondisi tertentu bila memungkinkan targetnya ditingkatkan kembali pada saat penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare, agar peningkatan pendapatan daerah senantiasa meningkat secara siginifikan setiap tahunnya.  
Hasil yang diharapkan dalam pengelolaan pendapatan adalah hasil kinerja yang maksimal karena hal ini sangat mendukung Pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk masa yang akan datang.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dibandingkan dengan anggarannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2011
NO JENIS PENDAPATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI  (Rp.) %
 I.   PENDAPATAN ASLI DAERAH           12.219.900.000         12.878.016.085       105,39
         
   A. Hasil Pajak Daerah             8.689.175.000           9.966.186.150       114,70
        -  Pajak Hotel                700.000.000              728.900.000       104,13
        -  Pajak Restoran             1.308.145.000           1.382.967.914       105,72
        -  Pajak Hiburan                250.000.000              266.060.395       106,42
        -  Pajak Reklame                941.855.000           1.049.367.000       111,41
        -  Pajak Penerangan Jalan             3.500.000.000           3.504.867.004       100,14
        -  Pajak Tambang Galian Gol.C                400.000.000              261.176.887         65,29
        -  Pajak Air  Bawah Tanah                  89.175.000                24.124.860         27,05
        -  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan        
           Bangunan (BPHTB)             1.500.000.000           2.748.722.090       183,25
         
   B. Hasil Retribusi Daerah                405.500.000              688.268.919       169,73
        -  Retribusi Jasa Usaha                350.500.000              672.338.419       191,82
        -  Retribusi Perizinan Tertentu                  55.000.000                15.930.500         28,96
         
   C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah        
        yang Sah             3.125.225.000           2.223.561.016         71,15
        -  Hasil Penjualan Asset Daerah Yang        
           Tidak Dipisahkan                500.000.000                62.500.000         12,50
        -  Pendapatan Dana Atas Keterlambatan       
           Pelaksanaan Pekerjaan                  85.725.000           1.054.004.203    1.229,52
        -  Pembangunan Daerah             1.039.500.000              749.021.216         72,06
        -  Penerimaan Lain-lain             1.500.000.000              358.035.597         23,87
         
 II.   DANA PERIMBANGAN         317.108.459.792       309.581.865.255         97,63
   A. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan       
        Pajak           35.375.209.792    23.086.862.255,26         65,26
        -  Bagi Hasil Pajak           33.241.809.792    22.229.716.401,26         66,87
        -  Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya       
           Alam              2.133.400.000         857.145.854,00         40,18
   B. Dana Alokasi Umum         237.302.250.000       242.064.003.000       102,01
        -  Dana Alokasi Umum         237.302.250.000       242.064.003.000       102,01
   C. Dana Alokasi Khusus           44.431.000.000         44.431.000.000       100,00
        -  Dana Alokasi Khusus           44.431.000.000         44.431.000.000       100,00
 III.   LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH        
   YANG SAH           30.220.611.000         20.804.159.370         68,84
   A. Dana Darurat             3.500.000.000                                 -               -  
        -  Penanggulangan Korban/ Kerusakan        
           Akibat Bencana Alam             3.500.000.000                                 -               -  
   B. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah       
       Daerah lainnya           18.350.000.000         12.695.699.570         69,19
   C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus             2.947.611.000           2.957.611.000       100,34
   D.  Bantuan Keuangan dari Provinsi       
        dan Pemerintah Daerah lainnya             5.423.000.000           5.150.848.800         94,98
         -  Bantuan Keuangan dari Provinsi             5.423.000.000           5.150.848.800         94,98
  T O T A L        359.548.970.792       343.264.040.710            272
Sumber : Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kota Parepare
 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat melampaui target yang telah ditentukan. Dimana dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 12.219.900.000,- berhasil terealisasi 105,39% atau sebesar Rp. 12.878.016.085,-.
Demikian profil ini disusun, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan arahan serta informasi bagi aparatur dalam Lingkup Dinas Pendapatan Daerah secara khusus dan masyarakat secara umum.
 
Parepare, 25 Juli 2012
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 
H. YODI HAYA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19611031 199203 1 003
  
 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi

 

 
 
WALIKOTA  PAREPARE
 
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN  2011
 
TENTANG
 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
WALIKOTA PAREPARE,
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka  mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian
    tugas Dinas Pendapatan Daerah;
b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor  8 Tahun 2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendapatan Daerah.
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
                  4. Undang-Undang …   
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52);  
15. Peraturan …
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2 ).
 
 
MEMUTUSKAN :
 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  DINAS PENDAPATAN DAERAH.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Asisten Sekretaris Daerah Kota atau disingkat Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.
8. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 
13. Surat …
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
14. Surat tagihan Pajak Daerah yang dapat disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak.
15. Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang dapat disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutama menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan pajak terhutang yang dapat disebut SPPT adalah yang dipergunakan memberitahukan besarnya pajak Terhutang kepada Wajib pajak.
17. Surat setoran pajak Daerah yang dapat disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
18. Surat setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Daftar himpunan pokok pajak yang dapat disebut DHKP adalah himpunan pokok ketetapan pajak terhutang.
20. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang dapat disebut DHKP adalah daftar himpunan nama-nama wajib pajak serta besarnya ketetapan pajak Terhutang untuk setiap Kelurahan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat disebut PBB adalah sumber penerimaan Negara khususnya bagi pemerintahan Daerah;
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 
BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 
Bagian Kesatu 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Pasal 2
(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok  merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pelaporan dan penagihan  obyek pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan;  dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
(3) Rincian …
(3) Rincian tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :
a. membuat rencana kegiatan/program kerja dinas;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta  mengendalikan tugas bawahan;
c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada   bawahan;
d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis  (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan;
e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
f. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
g. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
h. menyiapkan bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan APBD;
i. merumuskan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan pendapatan;
j. mengadakan evaluasi dan pembinaan peningkatan pendapatan daerah;
k. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
l. melakukan dan mengkoordinasikan permohonan izin pemasangan    reklame melalui tim;
m.  mengawasi/memantau reklame yang pemasangan sesuai   ketentuannya, termaksuk masa berlaku, estetika dan keindahan;
n.  melaksanakan koordinasi dan kerjasama penagihan/pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;
o.  melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
p.  menyusun kebijakan teknis melalui pemungutan BPHTB dan PBB;
q.  menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP)/mekanisme pengelolaan dan pemungutan BPHTB dan PBB;
r.  menyelenggarakan koordinasi, pengendalian perhitungan dan penetapan pajak, retribusi hasil usaha yang sah perusahaan dan benda-benda berharga lainnya;
s.  melaksanakan evaluasi terhadap peraturan daerah yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah;
t.  melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
u.  mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pendapatan asli daerah pada setiap satuan kerja perangkat  daerah;
v.  memfasilitasi pembinaan manual pendapatan asli daerah pada satuan kerja perangkat daerah;
w.  melaksanakan administrasi pembukuan penerimaan;
x.  melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
y.  memberikan pertimbangan keberatan/peringatan atas pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan berlaku;
z.  melaksanakan penyusunan program kerja, penelitian, penggalian, pengkajian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kebijaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
aa. melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
bb. menyusun …
bb. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
cc. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
dd. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 3
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Pendapatan Daerah;  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(2) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :
a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup dinas;
d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian
f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
g. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
i. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Kepala …
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 4
 
(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian,  perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. pelaksanaan kegiatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan  administrasi kepegawaian;
b. mengelola dan melaksanakan urusan  ketatusahaan dan kearsipan dinas;
c. melaksanakan urusan administrasi  dan pembinaan, pengawasan kepegawaian di lingkungan dinas; 
d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;  
e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset  kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian;
i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal 5
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 
a. melaksanakan …
a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
b. melaksanakan kegiatan;
c. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
(3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan  Keuangan  sebagai  berikut : 
a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional Dinas;
c. menyusun daftar usulan kegiatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;
e. melaksanakan urusan pengelolaan gaji  dan melaksanakan penggajian;
f. melaksanakan  proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana  dan pengelolaan keuangan dinas;  
g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas; melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaran program kerja dan kegiatan dinas;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  
i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6
(1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengevaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan realisasi kegiatan dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ;
a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
b. melaksanakan kegiatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;  
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(3) Rincian  tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : 
 
a. melaksanakan …
a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan  dinas;
b. memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa mendatang;
c. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
d. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
e. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya;
f. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
h. membuat laporan hasil pelaksanaan dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
Pasal 7
(1) Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, pendaftaran potensi pendapatan meliputi pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;    
e. pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(3) Rincan tugas Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sebagai berikut :
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;
b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. merumuskan bahan kebijakan dalam rangka pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluh pendapatan, pendaftaran terhadap wajib pajak serta menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang harus dibayar;
g. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan monitoring program dan kegiatan bidang;
h. membuat …
h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 8
 
(1) Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah dan melakukan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
a. penyusunan  program dan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.  
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagai berikut :
a. menyiapkan rencana kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan program bidang;
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; 
c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. menyusun  dokumen data subyek pajak dan retribusi daerah;
f. melakukan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
g. melaksanakan pengembangan dan pendaftaran data potensi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan klarifikasi terhadap perubahan data dan atau ketidaksesuaian data terhadap  obyek pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah;
i. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi pengolahan data pendapatan daerah;
j. mendistribusikan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
k. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
l. melaksanakan pencatatan terhadap wajib  pajak dan retribusi daerah yang belum  mengembalikan formulir pendaftaran;
m. melaksanakan pengelolaan wajib pajak dan retribusi daerah;
n. melaksanakan pemeriksaan  lapangan terhadap obyek pajak dan retribusi daerah;
 
 
o. melakukan …
o. melakukan pembukuan, pencatatan persediaan maupun realisasi atas penggunaan benda berharga;
p. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
q. melaksanakan peremajaan data obyek pajak dan retribusi secara berkala;
r. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah dan memberikan kartu Pengenal Nomor Pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
s. melaksanakan evaluasi terhadap tata cara pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
t. menyiapkan data dan bahan penyusunan APBD;
u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
v. membuat  laporan hasil pelaksanaan tugas  dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Kepala Seksi Penetapan
Pasal 9
(1) Kepala Seksi Penetapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak dan retribusi daerah serta obyek pajak dan retribusi daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan mempunyai  fungsi :
a. penyusunan  program dan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.       
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Penetapan sebagai berikut : 
a. menyiapkan rencana kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan program bidang;
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; 
c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan obyek pajak;
f. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah dengan menggunakan hasil pemeriksaan lokasi;
g. menyiapkan bahan penerbitan Surat Pemberitahuan obyek pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
h. mendistribusikan …
h. mendistribusikan kartu Pengenal Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan pokok wajib retribusi Daerah (NPWRD) kepada wajib pajak;  
i. melaksanakan penerbitan SKPD  dan SKRD (Surat ketetapan Pajak Daerah dan surat Ketetapan Retribusi Daerah);
j. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) pajak bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;
k. melaksanakan pendistribusian surat Ketetapan dan SPPT PBB; dan
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Bagian Keempat
Kepala Bidang Penagihan 
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lain-lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan  kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.    
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penagihan sebagai berikut :
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. merumuskan kebijakan  teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
f. melaksanakan penagihan, pertimbangan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
g. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
h. melaksanakan pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
i. melaksanakan …
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan;
l. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 
Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan  Lain-Lain
Pasal 11
(1) Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pengumpulan dan pengelolaan lain pajak bumi dan bangunan serta penerimaan lainnya.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain mempunyai  fungsi :
a. penyusunan  program dan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasn program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.       
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain sebagai berikut :
a. menyiapkan rencana kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan program bidang;
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
f. menginventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subjek pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
g. melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah pada buku besar atau catatan lainnya sesuai dengan format yang ditetapkan dalam peraturan perundang‑undangan yang berlaku;
h. menyiapkan …
h. menyiapkan bahan penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang melampaui batas akhir pembayaran;
i. melaksanakan pengembangan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
k. membukukan semua surat ketetapan pajak daerah/retribusi daerah serta penyetorannya ke dalam kartu per jenis pajak dan pajak/retribusi;
l. menerima, mengeluarkan dan mencatat semua benda berharga;
m. melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
 
Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan
Pasal 12
(1) Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas pokok menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa pajak daerah sesuai peraturan perundang-undngan yang berlaku.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan mempunyai  fungsi :
a. penyusunan  program dan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.       
(3) Rincian tugas Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan sebagai berikut :
a. menyiapkan rencana kegiatan seksi  sebagai bahan penyusunan program bidang;
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; 
c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. menyiapkan Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak/retribusi;
f. melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangan;
g. menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB);
h. menangani …
h. menangani sengketa pajak/retribusi;
i. memproses pengurangan pajak/retribusi;
j. menyiapkan  bahan pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan keberatan wajib pajak/wajib retribusi;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 
Bagian Kelima
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 13
(1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dokumen pembukuan dana pelaporan pendapatan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan  mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.    
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan  sebagai berikut: 
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi; 
b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pembukuan dan pelaporan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan;
g. mengkoordinasikan penyusunan pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan;
h. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan pengendalian, evaluasi, monitoring program dan kegiatan bidang; 
j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok.
 
 
Kepala …
Kepala Seksi Pembukuan
Pasal 14
(1) Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan keuangan daerah lain-lain yang sah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Seksi Pembukuan mempunyai  fungsi :
a. penyusunan  program dan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup se

 

3. Struktur Organisasi

4. Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2008-2013

Tahun 2014-2019

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2011

Tahun 2012

6. Penetapan Kinerja (Tapkin)

Tahun 2012

Tahun 2013

7. Laporan Kegiatan

Tahun 2011

Tahun 2012

8. Rencana Kerja (Rencana Kerja)

Tahun 2012

Tahun 2013

9. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

 

10. Laporan Keuangan

Tahun 2011

Tahun 2012

11. Daftar Asset

Tahun 2012

Tahun 2013

Sumber : PPID Pembantu Dinas Pendapatan Daerah

 


 

+28
+30°
+21°

Parepare

Monday, 11
Tuesday   +31° +22°
Wednesday   +31° +22°
Thursday   +30° +23°
Friday   +31° +23°
Saturday   +32° +23°
Sunday   +32° +22°

Kami memiliki 41 tamu dan tak ada anggota yang online