By Plimun Web Design

Disampaikan kepada para ADMIN SKPD / PPK / Penyedia Barang /Jasa / Konsultasi, bahwa alamat akses Layanan Pengadaan Sistem Elecktronik (LPSE) Kota Parepare mulai tanggal 14 April 2014 berubah menjadi nomor 112.78.46.114 atau anda dapat klik disini...., Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Bagian Pembangunan Kantor Setdako Parepare di Jalan Jendral Sudirman No. 78 Kota Parepare.

Struktur Dinas Sosial

......

Inspektorat

1. Profil


 

PROFIL

INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

TAHUN 2012

 

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kota Parepare sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.

Inspektorat adalah merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan disetiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

 

B. VISI DAN MISI

  Visi Inspektorat Kota Parepare adalah :

“ TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERDISIPLIN MELALUI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL”

 

Misi Inspektorat Kota Parepare adalah : 

  1. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya;

  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan;

  3. Meningkatkan hasil pemutahiran data LHP APFP;

  4. Meningkatkan penataan administrasi pengawasan.

 

 

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Adapun Fungsi Inspektorat yaitu :

  1. Perencanaan program pengawasan

  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

 

D.    TUJUAN DAN SASARAN

        Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai yaitu :

  1. Terwujudnya sinergitas pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya
  2. Terciptanya Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang kompetitif, responsif dan bermoral
  3. Meningkatkan produktifitas dalam pelaksanaan pemutahiran data LHP APFP
  4. Terwujudnya penataan administrasi pengawasan

 

  Adapun sasaran yang akan dicapai meliputi : 

  1. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabel

  2. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional

  3. Terwujudnya pengurangan temuan sesuai hasil pemeriksaan APFP

  4. Mewujudkan penataan dokumen hasil pengawasan yang baik

 

 E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS

Arah kebijakan yang ditetapkan dan Program strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a.     Pelaksanaan pengawasan sesuai standar audit melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan dengan kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dengan APIP

b.     Memberikan kesempatan kepada aparat pengawasan guna peningkatan pengetahuan melalui Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dengan Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan, Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja serta Bimbingan teknis reviu laporan

keuangan SKPD.

c.     Peningkatan pengawasan sesuai program PKPT dan Non PKPT melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan serta

penangangan pengaduan masyarakat.

 

F. DATA UMUM INSPEKTORAT

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare, maka tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur. Adapun keadaan aparatur Inspektorat dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni Tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

 

KEADAAN PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

 

NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN

2008

2009

2010

2011

2012

1

SD

-

-

-

-

-

2

SMP

-

-

-

-

-

3

SMA

7

7

7

6

6

4

DIPLOMA

1

1

1

4

4

5

S1

18

20

23

24

24

6

S2

2

4

4

5

5

            Catatan : Tahun 2012 adalah keadaan s/d bulan Juni 2012

 

KEADAAN PNS MENURUT PANGKAT DAN JABATAN

 

 

NO.

TAHUN

GOLONGAN

JABATAN

I

II

III

IV

ES.IV

ES.III

ES.II

FUNGSIO

1

2008

-

3

19

6

8

4

1

7

2

2009

-

3

26

4

15

5

1

-

3

2010

-

3

27

5

13

5

1

-

4

2011

-

7

26

7

3

5

1

4

5

2012

-

3

27

5

3

5

1

4

Catatan : Tahun 2012 adalah keadaan s/d bulan Juni 2012

 

 

G. DATA KHUSUS INSPEKTORAT

 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tentunya dibutuhkan anggaran yang berbasis pada kinerja sehingga jelas tolok ukur dan indikator berupa output setiap kegiatan yang akan dicapai. Keadaan anggaran Inspektorat tahun 2008-2012 berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan total APBD Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KEADAAN ANGGARAN INSPEKTORAT

TAHUN 2008-2012

NO.

TAHUN

APBD PAREPARE

ANGGARAN INSPEKTORAT

TOTAL

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1

2008

431.264.000.000

1.352.833.000

913.454.200

2.266.287.200

0,52

2

2009

474.000.000.000

1.318.651.173

1.775.668.000

3.094.339.173

0,65

3

2010

586.727.496.916

1.405.029.000

1.487.100.000

2.892.129.00

0,49

4

2011

589.622.580.566

1.673.750.000

1.581.220.000

3.254.970.000

0,55

5

2012

628.329.052.197

1.748.596.642

1.015.427.250

2.764.023.892

0,44

 

H. DATA TEKNIS

 

Inspektorat Kota Parepare sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dibidang pengawasan.

Adapun bentuk pengawasan yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan antara lain Pemeriksaan Komprehensif pada SKPD yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek aparatur dan aspek keuangan. Evaluasi kegiatan SKPD yang dimaksudkan untuk melihat realisasi pelaksanaan kegiatan SKPD dengan mengevaluasi output kegiatan dan akuntabilitas anggaran yang telah dilaksanakan. Dibidang Aparatur melakukan kegiatan pemeriksaan mutasi jabatan kepala SKPD, pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu Inspektorat Kota Parepare juga melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dengan membuka Layanan Pengaduan Masyarakat melalui kotak pengaduan dan SMS pada Nomor 08242 345671 maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat pada Website Pemerintah Kota Parepare.

Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 

GAMBARAN HASIL PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

 

 

NO.

NAMA KEGIATAN PENGAWASAN

TAHUN PELAKSANAAN

2007

2008

2009

2010

2011

1

  Pemeriksaan Komprehensif/PKPT

-

-

5

10

8

  Evaluasi Kegiatan SKPD

1

1

1

1

1

3

  Pemeriksaan Mutasi Jabatan

4

11

3

5

7

4

  Pemeriksaan Disiplin PNS

17

14

8

18

15

5

  Pemeriksaan PP.10 jo.PP.45

3

13

7

21

37

6

  Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat

8

23

6

22

15

  Evaluasi LAKIP SKPD

-

-

-

31

-

 

Pada pelaksanaan evaluasi kegiatan seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan setiap berakhirnya tahun anggaran yang dimaksudkan untuk melihat sejauhmana realisasi program dan kegiatan SKPD juga untuk melihat akuntabilitas pelaksanaanya dari segi keuangan dan output hasil kegiatan.

Dari evaluasi kegiatan tersebut masih ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan dan juga keterlambatan penyelesaian kegiatan atau proyek, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

 

NO.

TAHUN

JENIS TEMUAN

TOTAL

KEKURANGAN VOLUME

DENDA KETERLAMBATAN

TEMUAN

NILAI

TEMUAN

NILAI

TEMUAN

NILAI

1

2006

77

31.044.385,82

4

105.279.394

81

136.323.779,82

2

2007

53

79.962.497,69

6

52.177.920

59

132.140.417,69

3

2008

23

48.218.455,72

7

49.420.039,00

30

97.638.494,72

4

2009

59

72.940.504

6

67.070.821,85

65

140.011.325,85

5

2010

25

72.210.280,19

3

3.997.964

28

76.208.244,19

 

Parepare, 29 Juni 2012

INSPEKTUR KOTA,

 

 

USMAN TARANG, SH, M.Si

Pangkat   : Pembina Utama Muda

NIP         : 19560610 198303 1 022

2. Tugas Pokok dan Fungsi

WALIKOTA PAREPARE

 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 27 TAHUN 2011

 

TENTANG

 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

 

Menimbang

 

:

a.

Bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Inspektorat Kota Parepare;

 

 

b.

Bahw tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008;

 

 

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kota Parepare;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 

 

2.

UNdang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 3890);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 

 

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

 

 

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

 

 

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

 

 

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

 

 

11.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52);

 

 

12.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3).

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan      :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI

                               DAN RINCIAN TUGAS INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.       Daerah adalah Daerah Kota Parepare

2.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare

3.       Walikota adalah Walikota Parepare

4.       Inspektorat Kota Parepare adalah unsur pelaksana di bidang pengawasan

5.       Inspektur adalah Inspektur Kota Parepare

6.       Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga Fungsional yang memiliki keahlian tertentu di Lingkungan

Inspektorat Kota Parepare

7.      Tugas pokok adalah   ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan

8.       Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok

9.       Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan

pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.

 

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 2

 

(1)     Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan kepada pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :

a.       perencanaan program pengawasan;

b.      perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c.       pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

d.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. 

(3)     Rincian tugas Inspektur sebagai berikut :

a.       membuat rencana program kerja/kegiatan Inspektorat;

b.      mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;

c.       memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

d.      merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;

e.       merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengawasan pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat;

f.       merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas  internal lainnya;

g.       melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;

h.       mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan;

i.        memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan

daerah;

j.        mengoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan

unit kerja;

k.       melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah;

l.        membina dan mengarahkan sekretariat dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya;

m.      melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah;

n.       melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

o.       melaksanakan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perankat daerah;

p.       melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi, dan

nepotisme;

q.       melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;

r.        melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah tingkat kota,

regional, dan pusat;

s.       menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

t.        melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah;

u.       membuat laporan hasil pelakasanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsi.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(1)     Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan

memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a.       penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

b.       penghimpun, pengelola, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional

daerah;

c.       penyusunan daerah data dalam rangka pembinaan teknis Fungsional;

d.       penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasikandata dalam rangka penatausahaan proses penanganan

pengaduan;

e.       pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

f.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

(3)   Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

a.       merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum, kepegawaian perencanaan 

dan pelaporan serta keuangan.

b.      menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.       mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi;

d.      mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;

e.       mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;

f.       mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan asset;

g.      mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

h.      melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan asset;

i.        menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

j.        menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang

tugasnya;

k.       menyiapkan bahan peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

l.        membantu pejabat Fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimiliki;

m.     membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.

 

 

Kepala Sub Bagian Admnistrasi  Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1)     Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawian mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi

umum dan Kepegawaian, Perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

(2)     Dalam meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibiadang umum dan kepegawaian;

b.     penyiapan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;

c.     penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

d.     penyiapan bahan-bahan kelengkapan kepegawaian;

e.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3)     Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai   berikut :

a.       melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

b.       mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

c.       melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan Inspektorat;

d.       mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;

e.       melaksanakan urusan rumah tangga;

f.       melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventarsi/asset kantor, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak;

g.       melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan keuangan;

h.       membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang

dimilikinya;

i.        membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsi.

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

(1)     Kepala Sub Bagian Perencaaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan

administrasi perencanaan.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan mempunyai

fungsi :

a.       penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;

b.      penyusunan jadwal kegiatan operasional tahunan;

c.       penyiapan dan membuat rencana kerja tahunan;

d.      penyiapan bahan-bahan kelengkapan di bidang perencanaan;

e.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3)     Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

a.        melaksanakan perumusan program kerja, baik yang bersifat program jangka pendek maupun program jangka

menengah;

b.       menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran

operasional kantor;

c.        menyusun daftar usulan kegiatan;

d.       melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;

e.        mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;

f.        melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan;

g.       membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang

dimilikinya;

h.       membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangna kepada pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsi.

 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

(1)     Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengevaluasi hasil kegiatan SKPD dan laporan hasil

pemeriksaan APFP serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi:

a.       pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

b.      pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan SKPD;

c.       penyiapan, penyusunan dan penyimpanan bahan laporan;

d.      penyiapan bahan-bahan kelengkapan yang berkaitan dengan pelaporan;

e.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3)     Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a.       melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;

b.       melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;

c.       menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

d.       menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;

e.       melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dan

memberikan solusi pemecahannya;

f.        membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang

dimilikinya;

g.       membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsi;

h.       mempersiapkan data pendukung (supplement) penyusunan LPPD.

 

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 7

(1)     Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan pada masing-masing wilayah.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

a.       perencanaan program pengawasan pada wilayahnya;

b.      perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan pada wilayahnya;

c.       pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan;

d.      pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya;

e.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3)     Rincian tugas Iinspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut :

a.       menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.       mengumpulkan bahan penyusun rencana pengawasan dan pemeriksaan;

c.       memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;

d.       menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;

e.       memfasilitasi/membantu pejabat Fungsional pengawasan dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang

dimiliki;

f.        mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi

pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan 

dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;

g.       mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota, meliputi

pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan Walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan, daerah dan

peraturan Walikota;

h.       mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dab pembantuan  meliputi pengawasan

pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah;

i.        mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa jabatan Walikota dan

pengawasan atas pengaduan masyarakat;

j.        mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;

k.       melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan

pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;

l.        mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakata;

m.      membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsi.

 

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1)     Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kota berdasarkan keahlian atau

keterampilan yang dimiliki sesuai dengan norma standar audit pemerintahan dan ketentuan lain yang berlaku.

(2)     Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Pengawasan Pemerintah mempunyai rincian    tugas :

a.       melaksanakan pengawasan atas pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota, pengawasan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah, pengawasan untuk tujuan

tertentu, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

b.       melaksanakan koordinasi tentang rencana pengawasan yang akan dilakukan dengan Sekretaris dan Inspektur Pembantu;

c.       meminta petunjuk/saran pemeriksaan kepada Inspektur dari bidang yang diperiksa;

d.      menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

e.       melakukan presentasi naskah hasil pemeriksaan obyek pemeriksaan (Obrik) sebelum dilanjutkan menjadi laporan;

f.       mempersiapkan data sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan;

g.      melaporkan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Inspektur.

BAB III

K E W E N A N G A N

Pasal 9

(1)     Wilayah kinerja Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan di bidang pengaduan masyarakat, sebagai berikut :

a.       Inspektur Pembantu Wilayah I pada wilayah Kecamatan Bacukiki;

b.      Inspektur Pembantu Wilayah II pada wilayah Kecamatan Bacukiki Barat;

c.       Inspektur Pembantu Wilayah III pada wilayah Kecamatan Ujung;

d.      Inspektur Pembantu Wilayah IV pada wilayah Kecamatan Soreang.

(2)     Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)     Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2)     Penjabaran Tata kinerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat

Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.

(3)     Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)     Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5)     setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6)     Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(7)     Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kpada satuan organisasi

lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8)     Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 11

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka peraturan Walikota Parepare Nomor 15 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kota Parepare dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 12

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

                                                                                    Ditetapkan di Parepare

                                                                                    pada tanggal 2 Februari 2012

 

                                                                                    plt, WALIKOTA PAREPARE

                                                                                            WAKIL WALIKOTA

 

 

 

                                                                                                SJAMSU ALAM

 

Diundangan di Parepare

pada tanggal 2 Februari 2012

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

 

 

 

 

MUHAMMAD HATTA, B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 27

 

 

3. Struktur Organisasi

 

4. Renstra

Renstra 2008 - 2013

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

 Lakip 2011

 Lampiran Lakip 2011

6. Penetapan Kinerja (Tapkin)

Tapkin 2012

Pernyataan Tapkin 2012

7. Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan Tahun 2011

8. Rencana Kerja (Renja)

Renja 2012

Renja 2013

9. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

tahun 2012

RUP 2012

tahun 2013

Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 2013

11. Daftar Asset

Daftar Asset Tahun 2011

Sumber : PPID Pembantu Inspektorat Kota Parepare

Struktur Badan Lingkungan Hidup

Struktur Inspektorat

Struktur Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

 


 

+28
+30°
+21°

Parepare

Monday, 11
Tuesday   +31° +22°
Wednesday   +31° +22°
Thursday   +30° +23°
Friday   +31° +23°
Saturday   +32° +23°
Sunday   +32° +22°

Kami memiliki 26 tamu dan tak ada anggota yang online